Komentar
Detikaktual.Com, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan apresiasi tinggi kepada Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dinilai konsisten menempatkan korban sebagai pusat dari mandat penanggulangan terorisme. Dalam peringatan Hari Internasional untuk Penghormatan bagi Korban Terorisme 2025, Kamis (21/8/2025) Pejabat Penanggung Jawab Kantor United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Indonesia, Zoelda Anderton, menekankan peran BNPT dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai teladan global.
“Koordinator Residen meminta saya untuk menegaskan apresiasi mendalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atas kepemimpinan BNPT di bawah Komisaris Jenderal Edy Hartono dan LPSK di bawah Brigadir Jenderal Ahmad dalam menempatkan korban sebagai pusat dari mandat mereka. Kedua lembaga ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak, martabat, dan pemulihan para korban,” kata Zoelda.
Tema tahun ini, Bersatu dalam Harapan: Aksi Bersama untuk Korban Terorisme, disebut Anderton sebagai penegasan bahwa penderitaan dapat bertransformasi menjadi kekuatan bersama. Indonesia, melalui kepemimpinan BNPT, dipandang mampu menghadirkan praktik nyata bahwa pemulihan korban bukan sekadar tanggung jawab moral, tetapi juga strategi penting dalam membangun ketahanan sosial terhadap radikalisme.
Pujian ini menjadi penegasan bahwa kebijakan BNPT tidak hanya fokus pada aspek pencegahan, deradikalisasi, dan kontraradikalisasi, melainkan juga memberikan ruang pemulihan yang adil bagi para penyintas. Dukungan psikososial, akses rehabilitasi, hingga platform bagi korban untuk bersuara menjadi bagian dari program yang kini dipandang sebagai model inklusif di kawasan.
“Hari Internasional untuk Penghormatan bagi Korban Terorisme tahun 2025 adalah sebuah peringatan yang khidmat, namun juga menjadi momentum ketangguhan dan harapan,” ujar Zoelda.
Sejalan dengan mandat Resolusi 72/165 Majelis Umum PBB, BNPT menjadikan suara korban sebagai pilar dalam setiap perumusan kebijakan. Dengan cara ini, pengalaman para penyintas tidak hanya menjadi catatan luka masa lalu, tetapi juga kompas dalam merancang pencegahan yang lebih efektif.
Pengakuan PBB terhadap kepemimpinan BNPT memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang serius menghadapi ancaman terorisme melalui pendekatan humanis. BNPT memadukan program kontraideologi dengan perlindungan korban, sehingga narasi besar melawan terorisme tidak berhenti pada tindakan represif, melainkan juga merangkul mereka yang terdampak.
“Memberikan korban sebuah platform, pengakuan, dan dukungan adalah kewajiban moral sekaligus tanggung jawab bersama,” tegas Anderton.
Dengan legitimasi internasional ini, BNPT diharapkan semakin memperluas peranannya, bukan hanya sebagai benteng pencegah radikalisme, tetapi juga sebagai simbol negara yang berpihak pada martabat manusia.