Komentar
Detikaktual .Com, Depok - Ketua Dewan Penasehat Ikatan Keluarga Besar Masyarakat Rohomoni (IKABAMAR) Sekaligus Tenaga Ahli Utama pada Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia, Dr. Ir. A I Sangadji, M.Si, menghadiri pelantikan dan Pengukuhan DPP IKABAMAR 2026 - 2029 bertempat di Fakultas Ilmu Budaya UI Depok, Sabtu, 18/7/2026.
Dr.Ir. A I Sangadji, MSi, mengatakan IKABAMAR 0rganisasi Masyarakat yang tujuannya lebih pada mempertebal dan memperkoko Tali Silaturahmi kekeluargaan.
“Prinsip kekeluargaan terutama yang hidup di rantau Orang Agar saling tolong - menolong, bantu - membantu, ketika ada yang memerlukan bantuan atau Susah dan selalu memonitoring perkembangan di rantau orang, katanya dengan ramah.
Nantinya IKABAMAR akan memiliki legalitas yang sah, sambungnya, dari Paguyuban Ikabamar , “Nantinya dapat di tinkatkan menjadi Ormas ( Naik kelas ) dari Tinglat 1 menjadi Tingkat 2 , Dimana harus mendaftarkan ke Kesbangpol Kemendari RI. Agar mendapatkan / memiliki SKT Kemendagri. Sehingga dapat mengambil peran aktip untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan Proogram Pemerintah. Dan untuk mendapat bantuan Pendanaan dari Pemerintah baik di Pusat maupun Daerah, harus mendapatkan AHU dari Kementerian Hukum dan Ham RI. Sehingga Ormas IKABAMAR dapat bersinergi dengan Pemerintah dan berkolaborasi dengan semua pihak,” tuturnya
Dr. Ir. A I Sangadji, M.Si, juga mengatakan bahwa dengan tugasnya di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, di mana Tugas Utama dari Badan ini adalah Menyelengarakan dukungan Percepatan Pengentasan Kemskinan Secara terpadu di seluruh Indonesia.
Sementara Fungsi. Menyusun Rencana Induk, Penyelarasan kebijakan dan Program Percepatan Pengentasan kemiskinan di Kementerian / Lembaga.
Koordinasi dan Singkronisasi. Pengawasan dan Pengedalian Efektivitas Pelaksanaan kebijakan dan Progam di kementerian / Lembaga termasuk Pemeritah Daerah. Pemantauan , Evaluasi dan Pelaporan Plaksanaan percepatan Pengentasan kemskinan dan Melaksanaan Fungsi lain yang diberikan oĺeh Presiden Republik Indonesia.
Dalam setahun Lebih Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan telah mengundang sejumlah kepala daerah di Indonesia, untuk mengetahui pasti angka kemiskinan terkini pada masing - masing daerah sekaligus membahas persoalan dan kendala yang di alami daerah terkait Persoalan kemiskinan agar ada jalan keluar.